Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem ekonomi haji nasional yang lebih kokoh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Langkah ini dibahas dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Bogor pada Rabu, 4 Maret 2026. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi antarlembaga untuk menyamakan arah kebijakan di tengah perubahan tata kelola haji global dan percepatan transformasi digital layanan haji.
Dalam forum itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi haji tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan penyelarasan peran, tata kelola yang terintegrasi, serta kerja sama lintas lembaga agar pengelolaan haji tidak hanya berfokus pada layanan ibadah, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat jangka panjang bagi jemaah dan umat.
Pembahasan dalam FGD juga menyoroti pentingnya menyiapkan fondasi kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait. Selain menyamakan arah kebijakan, forum ini menjadi sarana untuk membahas isu-isu prioritas yang memengaruhi ekosistem ekonomi dan keuangan haji nasional. Hal ini dinilai penting karena perubahan pola layanan haji internasional dapat berdampak langsung pada sistem pengelolaan dana, data, dan transaksi jemaah Indonesia.
Dari pihak BPKH, Harry Alexander memaparkan perspektif pengelolaan keuangan haji di tengah dinamika baru layanan haji global. Ia menjelaskan bahwa penguatan sistem keuangan haji nasional perlu ditopang oleh ekosistem domestik yang lebih kuat. Salah satu pendekatan yang ditekankan adalah pembangunan “parit pertahanan domestik” melalui tiga pilar utama, yaitu pengelolaan keuangan haji berbasis rupiah, penguatan tabungan haji sebagai instrumen perlindungan nilai aset, serta dukungan pembiayaan haji yang tetap berada dalam kerangka regulasi nasional.
Pendekatan ini dipandang penting untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus melindungi kepentingan jemaah di tengah perubahan global yang terus bergerak. Dengan sistem yang lebih kuat di dalam negeri, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas pembiayaan haji, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji bagi sektor-sektor nasional yang relevan.
Melalui pertemuan ini, Kemenhaj dan BPKH menegaskan komitmen bersama untuk terus mempererat sinergi dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis agar penyelenggaraan haji Indonesia ke depan tidak hanya semakin baik dari sisi layanan, tetapi juga semakin memberi dampak ekonomi yang luas, inklusif, dan berkelanjutan.
Referensi:
-
Penerbit: Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (2026).
-
Judul: Kemenhaj dan BPKH Satukan Langkah Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji Nasional.
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!